pada hari Kamis, 25 Juli 2024 bertempat di ruang kerja wakil Bupati Aceh Tengah Bagian Hukum Kantor Wilayah Hukum dan HAM Aceh melakukan sosialisasi pemenuhan data dukung penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) kepada Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah, adapun hasil pembahasan yaitu data dukung yang diupload Tim Kerja IRH Aceh Tengah ada kesalahan dan perlu  perbaikan. Indeks Reformasi Hukum adalah amanat Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan tujuan birokrasi yang bersih dan akuntabel. IRH merupakan salah satu upaya me-reviu berbagai peraturan perundang-undangan di tingkat Pemerintah Daerah.